MJB

Dalam industri kesehatan, terdapat dua kategori produk utama yang sering digunakan, yaitu alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Meskipun keduanya berkaitan dengan kesehatan, terdapat perbedaan mendasar dalam definisi, fungsi, regulasi, serta cara mendapatkan izin edarnya. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi pelaku usaha yang ingin mendistribusikan atau memproduksi produk kesehatan secara legal di […]

Mengurus Izin Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) merupakan proses yang kompleks dan memerlukan ketelitian tinggi. Banyak pelaku usaha menghadapi kendala yang sebenarnya bisa dihindari jika memahami potensi kesalahan sejak awal. Artikel ini akan membahas kesalahan umum dalam pengajuan Izin AKD dan bagaimana cara menghindarinya agar proses berjalan lancar. 1. Dokumen Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai

Mengurus Izin Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD) adalah langkah krusial bagi pelaku usaha di industri alat kesehatan. Seiring dengan perubahan regulasi terbaru pada tahun 2025, proses perizinan ini menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi. Artikel ini akan membahas strategi efektif untuk mempercepat proses pengajuan Izin AKD agar bisnis Anda tetap kompetitif. Memahami Regulasi Terbaru 2025

Industri alat kesehatan dalam negeri terus berkembang seiring dengan dorongan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian produksi lokal. Salah satu langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ini adalah mendapatkan Izin Edar AKD (Alat Kesehatan Dalam Negeri). Tanpa izin ini, produk tidak dapat dipasarkan secara legal di Indonesia. Namun, proses pengurusan izin AKD sering kali menjadi tantangan bagi produsen

Sebelumnya kita sudah membahas alat kesehatan dari luar negeri (AKL), lalu perbedaan AKL dan AKD. Kali ini kita akan membahas, Industri alat kesehatan dalam negeri (AKD). Industri alat kesehatan dalam negeri (AKD) terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan produk kesehatan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada

Industri alat kesehatan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu AKD (Alat Kesehatan Dalam Negeri) dan AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri). Kedua jenis alat kesehatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi regulasi, kualitas, maupun distribusi. Artikel ini akan membahas secara mendalam perbedaan mendasar antara AKD dan AKL untuk memberikan pemahaman yang lebih

Proses pengajuan izin edar alat kesehatan (AKL) merupakan tahapan penting bagi distributor untuk memastikan legalitas produk mereka di pasar Indonesia. Namun, tidak jarang pengajuan izin edar mengalami penolakan. Hal ini bisa disebabkan oleh dokumen yang kurang lengkap, kesalahan administratif, atau ketidaksesuaian dengan regulasi. Artikel ini membahas strategi untuk mengatasi penolakan izin edar AKL dan memastikan

Mengurus izin edar alat kesehatan (AKL) sering kali dianggap proses yang rumit dan memakan waktu. Namun, dengan pendekatan yang tepat, persiapan dokumen yang matang, dan pemahaman terhadap regulasi, pengurusan izin edar dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Artikel ini akan membahas sebuah studi kasus tentang perusahaan yang berhasil mendapatkan izin edar AKL dengan efisien. Profil Perusahaan

Kesalahan Umum dalam Penyusunan Dokumen Mengurus izin edar alat kesehatan (AKL) merupakan langkah penting bagi produsen dan distributor yang ingin memasarkan produknya secara legal di Indonesia. Proses ini memerlukan kelengkapan dokumen yang harus sesuai dengan persyaratan Kementerian Kesehatan. Artikel ini memberikan checklist lengkap dokumen penting yang harus disiapkan agar pengajuan izin Anda berjalan lancar. Apa

Raih Kepercayaan Konsumen: Pentingnya Izin Edar AKL untuk Produk Anda Jika perusahaan Anda adalah produsen alat kesehatan yang ingin berekspansi ke pasar Indonesia, langkah penting yang harus Anda ketahui adalah mendapatkan Izin AKL (Alat Kesehatan Luar negeri). Di Indonesia, setiap alat kesehatan impor harus memiliki izin AKL sebelum dapat didistribusikan atau dijual di dalam negeri.